JAKARTA. Pemerintah Indonesia targetkan kawasan konservasi perairan seluas 10 juta hektare (ha) pada tahun 2010 dan 15,5 juta ha pada tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga menargetkan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha pada tahun 2020. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gelwynn Jusuf mengatakan, realisasi konservasi kelautan perikanan untuk tahun 2010 mencapai 13,9 juta ha. Hal itu terdiri dari kawasan-kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun yang diinisiasi dan dikelola pemerintah daerah.
“Anggaran pemerintah sangat terbatas, di lain pihak untuk mengelola keragaman hayati Indonesia yang luas memerlukan dukungan dana yang tidak kecil,” imbuh Gelwynn, dalam sambutannya pada acara Lokakarya pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan Indonesia di Jakarta, Kamis (17/3). Gellwyn menambahkan, di luar anggaran pemerintah, masih banyak potensi sumber pembiayaan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Gellwyn menyebutkan, pendanaan tersebut bisa berasal dalam bentuk user fees, biaya perizinan, pajak, biaya denda akibat pelanggaran, pollution charges, dana hibah dari dalam dan luar negeri, program Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta. Selain itu, bisa juga berasal dari Payments for Environmental Service (PES) seperti Biodiversity Offsets dan Carbon Market dan sumbangan pribadi dan NGO.
Saat ini, pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan bersumber dari anggaran pemerintah (APBN) dan sumber lain seperti bantuan luar negeri, dukungan program dari NGO, dan hibah lainnya. Meskipun demikian, dari sisi jumlah, bisa dikatakan masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan pengelolaan bervariasi antara US$ 7,5 per ha per tahun untuk kawasan yang luasnya lebih dari satu juta ha sampai US$ 110 per ha per tahun untuk kawasan yang luasnya kurang dari 20.000 ha.
“Anggaran pemerintah sangat terbatas, di lain pihak untuk mengelola keragaman hayati Indonesia yang luas memerlukan dukungan dana yang tidak kecil,” imbuh Gelwynn, dalam sambutannya pada acara Lokakarya pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan Indonesia di Jakarta, Kamis (17/3). Gellwyn menambahkan, di luar anggaran pemerintah, masih banyak potensi sumber pembiayaan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Gellwyn menyebutkan, pendanaan tersebut bisa berasal dalam bentuk user fees, biaya perizinan, pajak, biaya denda akibat pelanggaran, pollution charges, dana hibah dari dalam dan luar negeri, program Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta. Selain itu, bisa juga berasal dari Payments for Environmental Service (PES) seperti Biodiversity Offsets dan Carbon Market dan sumbangan pribadi dan NGO.
Saat ini, pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan bersumber dari anggaran pemerintah (APBN) dan sumber lain seperti bantuan luar negeri, dukungan program dari NGO, dan hibah lainnya. Meskipun demikian, dari sisi jumlah, bisa dikatakan masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan pengelolaan bervariasi antara US$ 7,5 per ha per tahun untuk kawasan yang luasnya lebih dari satu juta ha sampai US$ 110 per ha per tahun untuk kawasan yang luasnya kurang dari 20.000 ha.
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Yulistyo Mudho menambahkan, dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia diharapkan tercipta “Amazon of the Sea”. “Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan peran-peran stakeholder untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang mandiri,” ujar Yulistyo. Ia menjelaskan bahwa salah satu pilarnya adalah terciptanya suatu model pengelolaan pendanaan berkelanjutan bagi pengelolaan kawasan-kawasan perairan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar